Rapat Paripurna Bersama DPRD, Bupati Karolin Harap 2026 Anggaran Infrastruktur Tak Diefisiensikan Pemerintah Pusat

Rapat Paripurna Bersama DPRD, Bupati Karolin Harap 2026 Anggaran Infrastruktur Tak Diefisiensikan Pemerintah Pusat

Editor: DailyNusantara.id author photo
Bupati Karolin saat Sesi Doorstop Setelah Rapat Paripurna Bersama DPRD Landak

Dailynusantara.id, Landak - Bupati Landak sampaikan pidato pengantar rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun 2025 sekaligus penyampaian dua Raperda inisiatif eksekutif tentang RPJMD 2025-2029 serta pembentukan dan susunan perangkat daerah. Bertempat di Ruang Rapat Utama DPRD Landak, Senin (14/07/2025).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Landak, turut dihadiri Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Asisten Sekda, serta Pimpinan OPD.

Setelah menyampaikan dua pidato tersebut Bupati Landak Karolin Margret Natasa menggunakan bahwa hari ini telah melaksanakan rapat paripurna dengan DPRD dan sesuai dengan semangat efisiensi hari ini tiga agenda digabungkan menjadi satu.

"Yang pertama adalah PPAS yang disampaikan oleh pemerintah berkaitan dengan APBD perubahan Kabupaten Landak tahun 2025. Kemudian yang kedua adalah rancangan Perda berkaitan dengan satu RPJMD yang kedua berkaitan dengan penyusunan perangkat daerah," ungkapnya.

Karolin menjelaskan bahwa perubahan APBD Kabupaten Landak ini mengakomodir berbagai perubahan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi.

"Yang kita akomodir adalah efisiensi yaitu peraturan presiden kemudian juga ada bantuan keuangan dari pemerintah provinsi juga masuk dalam APBD perubahan ini, jadi dalam PPAS yang disampaikan APBD Kabupaten Landak itu memang secara total berkurang karena memang ada perubahan atau pengurangan dari transfer ke daerah dari pemerintah pusat," jelasnya.

Menurut Karolin apa yang telah disampaikan tadi sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, prioritas tentunya adalah yang berkaitan dengan urusan wajib dari pemerintah daerah pendidikan kesehatan dan seterusnya.

"Yang paling terasa adalah pengurangan transfer daerah berkaitan dengan pembangunan infrastruktur karena pemotongannya juga lumayan ya, tadi sudah disampaikan yang bersifat DAK dan alokasi khusus itu ada pengurangan kurang lebih 30-an kemudian yang bersifat DAU untuk infrastruktur juga ada pengurangan jadi memang yang akan terasa adalah infrastruktur," ujarnya 

Dirinya berharap agar bisa sama-sama juga mengajukan kepada pemerintah pusat jika bisa tahun depan infrastruktur menjadi prioritas sehingga kondisi di lapangan saat ini memang sudah memerlukan penanganan segera dan sifatnya sudah darurat.

"Infrastruktur jangan sampai tahun depan dipotong lagi anggarannya," harap Karolin.(Red)

Ads vertikal
Share:
Komentar

Berita Terkini