Anggota Komisi I DPRD Kalbar Minta Penegak Hukum Transparan Ungkap Dua Kasus Penembakan di Ketapang

Anggota AMI saat Bertemu dengan Ketua AMI Kalbar yang Juga Anggota Komisi I DPRD Kalbar

Dailynusantara.id, Ketapang - Dewan Pengurus Wilayah Aliansi Media Indonesia (AMI) Kalimantan Barat mengadakan silaturrahmi dan bukber bertempat di rumah Ketua DPW AMI Kalbar, H. M. Tohir di Pematang Sindur Kecamatan Benua Kayong, Jum'at (14/04/2023).

Dalam silaturrahmi itu, Ketua DPW AMI Kalbar H. M. Tohir mengatakan bahwa AMI sebagai media harus bersifat netral dan transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. 

"Berita yang disuguhkan harus benar-benar merupakan gambaran fakta yang digali di lapangan dan harus bisa dipertanggungjawabkan," pintanya

Silaturrahmi yang dihadiri oleh lima orang pengurus wilayah itu berlangsung penuh keakraban. Pengurus wilayah memprogramkan segera membentuk DPD dan DPC di seluruh Kalimantan Barat.

Ketua DPW AMI KalBar yang juga merupakan Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Barat ini juga memberikan statement terkait kasus penembakan warga oleh polisi belum lama ini. 

"Terkait kejadian yang baru-baru ini menggegerkan masyarakat, yaitu kasus penembakan oleh oknum polisi terhadap masyarakat di Tayap, saya sebagai anggota Komisi 1 DPRD Kalimantan Barat yang membidangi keamanan, sangat berharap kesungguhan dan transparansi penegak hukum untuk mengungkap motif yang sebenarnya, dan segera menetapkan status hukum. Hampir 1 tahun yang lalu, juga terjadi penembakan terhadap warga oleh oknum brimob yang disewa PT. Arrtu, yang kasusnya belum jelas penyelesaiannya sampai detik ini," tegasnya.

Sebagai mitra penegak hukum, lanjut Tohir, dirinya sebagai anggota DPRD Provinsi Kalbar meminta Kapolres Ketapang dan Kapolda Kalimantan Barat agar mengusut tuntas kasus penembakan yang baru-baru ini terjadi di Tayap, dan kasus penembakan oleh brimob sewaan PT. Arrtu tahun lalu.

"Hal ini harus dilakukan agar tidak menjadi ancaman bagi masyarakat, status hukum dan tersangka harus diperjelas, jangan dilindungi karena "oknum" institusi atau kepentingan. Karena jika tidak transparansi dan tidak ada kejelasan hukum, maka akan berlaku hukum rimba, kekuatan dan kekuasaan akan menjadi pemenang, bukan kebenaran," terangnya.

Dirinya berharap semua lapisan masyarakat diharapkan juga memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Penulis : Hadi

Editor : Tullahwi