.png "Author Photo"){kind=small}
 |
| Bupati Karolin saat Menyampaikan Pidatonya di Kantor DPRD Landak |
Dailynusantara.id, Landak – Bupati Landak Karolin Margret Natasa, mengikuti rapat paripurna ke-6 dan ke-7 masa sidang II tahun 2026 bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Landak, Kamis (30/04/2026).
Ada pun agenda rapat dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Landak terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Landak tahun anggaran 2025 sekaligus penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Landak terhadap RAPERDA tentang produk unggulan daerah.
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Landak tersebut dihadiri Sekretaris Daerah, jajaran staf ahli, asisten Setda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah undangan lainnya.
Selain penyampaian rekomendasi LKPJ, agenda rapat juga mencakup penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Landak terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Produk Unggulan Daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Landak Karolin Margret Natasa menekankan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Landak masih sangat bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan.
Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kedua sektor ini memberikan kontribusi lebih dari 30 persen setiap tahunnya.
"Dua hal ini menjadi prioritas bagi kami. Kemarin juga sudah dievaluasi oleh Ditjen Kementerian Dalam Negeri dan sudah terpotret dalam dokumen APBD kita," ujar Karolin.
Karolin juga menyoroti kendala klasik yang dihadapi pemerintah daerah, yakni keterbatasan anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan di kawasan perkebunan.
Ia menyebut bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) yang kembali ke daerah, khususnya dari sektor kelapa sawit, masih tergolong kecil.
Padahal, beban kerusakan infrastruktur akibat aktivitas pengangkutan komoditas sangat tinggi.
Karolin menjabarkan dilema yang dihadapi pemerintah daerah terkait akses jalan ini.
"Kalau kita larang lewat, ekonomi tidak berputar. Tetapi kalau kita tidak benahi jalan, anggarannya sangat terbatas," ungkapnya.
Kondisi jalan yang rusak, lanjut Karolin, berdampak langsung pada tingginya ongkos transportasi dan harga bahan pokok di masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong agar semua pihak, termasuk jajaran legislatif dan OPD, dapat bersinergi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengoptimalkan potensi daerah guna mempercepat pembangunan infrastruktur.
Rapat paripurna diakhiri dengan penyerahan dokumen rekomendasi dari pimpinan DPRD kepada Bupati Landak sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah untuk tahun-tahun mendatang.(Red)
