.png "Author Photo"){kind=small}
 |
| Bupati Karolin saat Membuka Rakor LTT |
Dailynusantara.id, Landak – Bupati Landak Karolin Margret Natasa menegaskan pentingnya percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) yang didukung oleh keakuratan data dan pelaporan yang tepat waktu. Menurut Karolin, hal tersebut sangat menentukan keberhasilan produksi pangan daerah di tengah potensi tantangan cuaca ekstrem.
Pernyataan tersebut disampaikan Karolin saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Luas Tambah Tanam (LTT), Calon Petani Calon Lahan (CPCL), dan Sosialisasi Pertanian Modern–Advance Agriculture System (PM-AAS) di Aula Besar Kantor Bupati Landak, Kalimantan Barat, Selasa (22/9/2026).
"Percepatan tanam perlu didukung data yang akurat, tepat, dan tepat waktu, sehingga potensi lahan dapat dimanfaatkan secara optimal serta target produksi dapat dicapai," kata Karolin dalam sambutannya, Selasa pagi.
Karolin menjelaskan, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 166/KPTS/HK.020/M/02/2026, Kabupaten Landak mendapat target LTT tahunan sebesar 92.625 hektar. Target tersebut naik sekitar 21 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Target LTT Kabupaten Landak mencakup lahan reguler seluas 80.717 hektar, cetak sawah seluas 500 hektar, dan padi gogo seluas 11.408 hektar.
Adapun untuk periode Januari hingga September 2026, usulan sasaran tanam Kabupaten Landak dipatok sebesar 54.598 hektar. Per 20 September 2026, realisasi LTT telah mencapai 45.308 hektar atau sekitar 82,98 persen dari sasaran.
Selain mengejar target LTT, Karolin menyoroti tantangan cuaca yang dipicu oleh fenomena El Nino. Berdasarkan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pantauan BMKG, potensi kondisi kering atau belum optimalnya curah hujan diperkirakan masih dapat berlanjut hingga Januari.
Guna mengantisipasi dampak kekeringan terhadap tanaman padi, Karolin memerintahkan seluruh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk segera turun ke lapangan dan melakukan pemetaan wilayah rawan.
"PPL di lapangan harus mengidentifikasi sumber-sumber air dan memetakan daerah rawan. Setidaknya harus tahu mana daerah yang butuh pompa, sumur bor, atau penampungan air, agar kita bisa mengupayakan hasil panen tetap optimal," tegas Karolin.
Di sisi lain, Karolin juga mengungkapkan kendala program cetak sawah akibat adanya tumpang tindih (overlapping) status lahan dengan Hak Guna Usaha (HGU), kawasan hutan produksi, serta hutan lindung. Pemerintah Kabupaten Landak terus berkoordinasi lintas sektor bersama instansi terkait untuk menyelesaikan inventarisasi status tanah tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Karolin menyinggung mengenai perubahan status kepegawaian para PPL yang kini telah beralih menjadi pegawai pusat di bawah Kementerian Pertanian.
Meskipun status dan penggajian telah beralih ke pusat, Karolin mengingatkan bahwa penilaian kinerja PPL masih melibatkan Dinas Pertanian Kabupaten Landak dan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Provinsi Kalbar.
"Meskipun gajinya sudah pindah ke pusat, penilai kinerjanya masih ada komponen dari Dinas Pertanian Kabupaten Landak dan BBRMP. Jadi masih ada rentang kendali untuk memastikan pelayanan dan pendampingan kepada petani tetap berjalan maksimal," tuturnya.
Kegiatan rakor tersebut dihadiri oleh Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Kalbar, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar, Pimpinan Forum Bulog Kanwil Kalbar, Kepala BPS Landak, Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Landak, serta Koordinator BPP dan PPL se-Kabupaten Landak. (Red)
.JPG)
