.png "Author Photo"){kind=small}
 |
| Bupati Landak saat Meninjau Program MBG |
Dailynusantara.id, Bogor — Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026. Program tersebut menjadi salah satu prioritas nasional untuk memperbaiki kualitas gizi anak dan mendukung peningkatan sumber daya manusia.
“Ini bukan sekadar memberi makan. Ini keputusan negara agar anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar,” kata Presiden dalam arahannya kepada para kepala daerah, di Sentul, Bogor, Senin (02/02/2026).
Pemerintah mencatat MBG telah menjangkau sekitar 55–60 juta penerima manfaat sejak 2025, dan ditargetkan meningkat hingga sekitar 80 juta penerima pada periode 2026–2027.
Presiden menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pusat, tetapi sangat bergantung pada pelaksanaan di daerah.
“Yang paling sulit adalah memastikan makanan bergizi itu benar-benar sampai setiap hari, di seluruh wilayah,” ujarnya.
Di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, program MBG telah berjalan bertahap. Sejumlah media lokal Kalbar mencatat sekitar 20 dapur MBG melayani lebih dari 48 ribu penerima manfaat, terdiri dari siswa berbagai jenjang pendidikan serta kelompok prioritas lain. Pelaksanaan tersebut masih terus dikembangkan sesuai kemampuan daerah.
Bupati Landak Karolin Margret Natasa menyatakan dukungannya terhadap kebijakan nasional tersebut. Menurut Karolin, MBG merupakan program strategis yang langsung menyentuh kebutuhan dasar anak-anak.
“Program ini sangat baik dan kami mendukung penuh. Yang penting adalah manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anak-anak yang membutuhkan,” kata Karolin.
Namun, Karolin menyebut karakter wilayah Landak yang luas dan tersebar menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pelaksanaan. Karena itu, pemerintah daerah berupaya menyesuaikan langkah-langkah di lapangan dengan kondisi yang ada.
“Kami terus berupaya agar cakupan MBG dapat diperluas secara bertahap dan terukur. Namun memang, harus ada pemerataan, untuk anak-anak di pedalaman dan desa-desa terpencil,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa perluasan program harus berjalan seiring dengan perhatian terhadap kualitas layanan.
“Program ini bukan soal cepat atau lambat, tetapi soal keberlanjutan dan manfaat jangka panjang,” kata Karolin.
Karolin berujar, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi kunci agar MBG dapat berjalan optimal. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus mengikuti arahan pemerintah pusat sambil menyesuaikannya dengan kapasitas daerah.
“Yang terpenting, anak-anak mendapatkan asupan yang layak dan program ini bisa berjalan konsisten,” tutup Karolin. (*)
